Kamis, 10 Mei 2012

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Wajib Daftar Perusahaan

1.      Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)        
Dasar Hukum:
-          Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
-          Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas  
-          Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 596/MPP/Kep/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
-          Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 597 /MPP/Kep/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan Dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan

2.      Ketentuan Wajib Daftar Perusahaan

Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, termasuk di dalamnya:
-          Kantor cabang
-          Kantor pembantu
-          Anak perusahaan
-          Agen
-          Perwakilan Perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian

Apa yang wajib di daftarkan oleh perusahaan?
1.      Pengenalan tempat;
2.      Data umum perusahaan;
3.      Legalitas perusahaan;
4.      Data pimpinan perusahaan;
5.      Data pemegang saham perusahaan;
6.      Data kegiatan perusahaan;
7.      Komoditi/produk;
8.      Modal;
9.      Kategori perusahaan;
10.  Informasi lainnya.

3.      Tujuan dan Sifat Wajib Daftar Perusahaan

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusasahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

4.      Kewajiban Pendaftaran

-          Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
-          Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
-          Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
-          Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

5.      Cara dan Tempat Serta Waktu Pendaftaran

Tempat:
Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/Kota selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP).

Cara:
-        Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan
-        Membayar biaya administrasi
-        Pendaftaran Perusahaan wajib dilakukan oleh Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

  1. Hal – hal yang Wajib Didaftarkan

Perusahaan yang terkena kewajiban pendaftaran berbentuk usaha:
1.      Perseroan Terbatas (PT)
hal-hal yang wajib didaftarkan:
-        nama perseroan
-        merek perusahaan
-        tanggal pendirian perseroan
-        jangka waktu berdirinya perseroan
-        kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan
-        izin-izin usaha yang dimiliki
-        alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya
-        alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan

2.      Koperasi
hal-hal yang wajib didaftarkan:
-        nama koperasi
-        merek perusahaan
-        tanggal pendirian
-        kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
-        alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian
-        pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu

3.      Persekutuan Komanditer (CV)
hal-hal yang wajib didaftarkan:
-        tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan
-        nama persekutuan dan atau nama perusahaan
-        merek perusahaan
-        kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan
-        izin-izin usaha yang dimiliki
-        alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan
-        alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan
-        jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktip dan jumlah sekutu pasip
-        berkenaan dengan setiap sekutu aktip dan pasip
-        lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktip dan pasip
-        besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktip dan pasip
-        tanggal dimulainya kegiatan persekutuan
-        tanggal masuknya setiap sekutu aktip dan pasip yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan
-        tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
-        tanda tangan dari setiap sekutu aktip yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan

4.      Firma (Fa)
hal-hal yang wajib didaftarkan:
-        tanggal pendirian persekutuan
-        jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada
-        nama persekutuan atau nama perusahaan
-        merek perusahaan apabila ada
-        kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan
-        izin-izin usaha yang dimiliki
-        alamat kedudukan persekutuan
-        alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan persekutuan
-        berkenaan dengan setiap sekutu
-        lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu
-        jumlah modal (tetap) persekutuan
-        tanggal dimulainya kegiatan persekutuan
-        tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan
-        tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
-        tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan)

5.      Perorangan
hal-hal yang wajib didaftarkan:
-        nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya
-        nomor dan tanggal bukti diri
-        alamat tempat tinggal yang tetap
-        alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
-        tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha
-        negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
-        kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran
-        nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada
-        kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
-        izin-izin usaha yang dimiliki
-        alamat kedudukan perusahaan
-        alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada
-        jumlah modal tetap perusahaan apabila ada
-        tanggal dimulai kegiatan perusahaan
-        tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

6.      Bentuk Perusahaan Lain
hal-hal yang wajib didaftarkan:
-        nama dan merek perusahaan
-        tanggal pendirian perusahaan
-        kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan
-        izin-izin usaha yang dimiliki
-        alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian
-        alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan
-        berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas
-        lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas
-        modal dasar
-        besarnya modal yang ditempatkan
-        besarnya modal yang disetor
-        tanggal dimulainya kegiatan peusahaan
-        tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

Syarat:
1.      Permohonan baru:
(a). Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)
-        Isian Formulir Permohonan
-        Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya
-        Asli dan Fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum
-        Fotokopi KTP atau paspor direktur utama atau penganggung jawab
-        Fotokopi SKTU
-        Fotocopi NPWP
-        Fotocopi ijin teknis
-        Fotocopi surat kuasa dilampiri materai Rp.6.000,- dan fotocopi KTP penerima kuasa (untuk yang dikuasakan)
(b). Perusahaan berbentuk Koperasi
-        Isian Formulir Permohonan
-        Fotokopi akta pendirian koperasi
-        Fotokopi Surat Pengesahan sebagai Badan Hukum dari pejabat yang berwenang
-        Fotokopi KTP pengurus
-        Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang
-        Fotokopi SKTU
-        Fotokopi NPWP
-        Fotocopi surat kuasa dilampiri materai Rp.6.000,- dan fotocopi KTP penerima kuasa (untuk yang dikuasakan)
(c). Perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer /CV dan Firma (Fa)
-        Isian Formulir Permohonan
-        Fotokopi akta pendirian perusahaan telah didaftarkan di PN
-        Fotokopi KTP atau paspor penganggung jawab/pengurus
-        Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang
-        Fotokopi SKTU
-        Fotocopi NPWP
-        Fotocopi surat kuasa dilampiri materai Rp.6.000,- dan fotocopi KTP penerima kuasa (untuk yang dikuasakan)
(d). Perusahaan Perorangan
-        Isian Formulir Permohonan
-        Fotokopi akta pendirian perusahaan (apabila ada)
-        Fotokopi KTP atau paspor penganggung jawab/pengurus
-        Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang
-        Fotokopi SKTU
-        Fotocopi surat kuasa dilampiri materai Rp.6.000,- dan fotocopi KTP penerima kuasa (untuk yang dikuasakan)


Sumber:

Minggu, 06 Mei 2012

Hukum Dagang (KUHD)


HUKUM DAGANG (KUHD)

Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang
Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD dapat diketahui kedudukan KUH Dagang terhadap KUH Perdata. Pengertiannya, KUH Dagang merupakan hukum yang khusus (lex specialis), sedangkan KUH Perdata merupakan hukum yang bersifat umum (lex generalis), sehingga berlaku suatu asas “lex specialis derogat legi genelari”, artinya hukum yang khusus dapat mengesampingkan hukum yang umum.  
Asal usul KUHD.
  1. Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan RI 1965 maka KUHP masih berlaku di Indonesia.
  2. KUHP yang mulai berlaku tgl 1 Mei 1948, KUHP i Indonesia.
  3. Hanya turunan semata/ belaka dari WVK( Wetboek Van Koophandel) yang dibuat atas dasar azas korkondansi ( pasal 131 15 ).
  4. WVK juga meneladani code de comerce Perancis 1808.
Tetapi perlu di ketahui bahwa tidak semua lembaga hukum diatur dalam code de commerce diambil ahli oleh WVK Belanda.
Ada beberapa hal yang tidak boleh diambil:
Misal: Mengenai peradilan khusus tentang perselisihan* dalam lapangan perniagaan (special handel rechtbanken).
Kodifikasi hukum perdata yang disebut Burgelijk Wetboek BW. Sedangkan kodifikasi hukum dagang yang disebut Wetboek Vankoophandel WVK. Demikian juga di Indonesia atas dasar azas korkondansi (pasal 131), maka berlakulah BW dan WVK di Indonesia ( Hindia Belanda yang diumumkan dengan publikasi tgl 31 April 1847, 5 1843 23). Di Indonesia pernah berlaku dualisma dalam hukum yakni hukum Eropa dan hukum adat. Inilah yang harus diusahakan menjadi satu kesatuan hukum yang bersifat nasional yakni sistemhukum Indonesia untuk mencapai kesatuan hukum tsb, indonesia membutuhkan waktu yang lama terutama dalam lapangan/ dalam bidang hukum perdata. Dimana sampai sekarang masih berlaku brbagai macam hukum perdata yakni:
  1. Hukum perdata bagi warga negara yang mempergunakan KUHPer (BW).
  2. Hukum perdata bagi WNI yang mempergunakan hukum adat.
Usakan untuk mempersatukan hukum perdata bagi seluruh rakyat Indonesia berjalan sangat lambat.

Berlakunya Hukum Dagang
            Sebelum tahun 1938 Hukum Dagang hanya mengikat kepada para pedagang saja yang melakukan usaha dagang. Kemudian, sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahaan yang mengandung arti menjadi lebih luas, sehingga berlaku bagi setiap pengusaha (perusahaan).

Hubungan Pengusaha dan Pembantunya
Didalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang/pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
Pembantu-pembantu dalam perusahaan dapat dibagi menjadi dua fungsi:
1.      Pembantu di dalam perusahaan
Bersifat sub ordinasi, yaitu hubungan atas dan bawah sehingga berlaku suatu perjanjian perburuhan.

2.      Pembantu di luar perusahaan
Bersifat koordinasi, yaitu hubungan yang sejajar, sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa yang akan memperoleh upah.

Pengusaha dan Kewajibannya
Menurut undang-undang, ada dua macam kewajiban pengusaha:
1.      Membuat pembukuan
Mewajibkan setiap orang yang menjalankan perusahaan supaya membuat catatan atau pembukuan mengenai kekayaan dan semua hal yang berkaitan dengan perusahaan agar dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

2.      Mendaftarkan perusahaannya
Setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya.

Bentuk-bentuk Badan Usaha
Dilihat dari jumlah pemiliknya:
a.       Perusahaan perseorangan,
yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan atau seorang pengusaha.
b.      Perusahaan persekutuan,
yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.
Dilihat dari status hukumnya:
a.       Perusahaan berbadan hukum,
yaitu sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya.
b.      Perusahaan bukan badan hukum,
yaitu harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut.

Sementara itu, di dalam masyarakat dikenal juga dua macam perusahaan:
1.      Perusahaan swasta,
yaitu perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta atau tidak ada campur tangan pemerintah.
2.      Perusahaan negara,
yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.


Perseroan Terbatas
            Perseroan terbatas merupakan kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Dasar hukum perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT.

Koperasi
            Koperasi adalah perserikatan yang memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari para anggotanya dengan harga murah (tidak bermaksud mencari untung). Pembentukan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 butir 1 koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarakan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
            Jadi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Yayasan
            Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota yang dikelola oleh pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan suatu badan hukum dan untuk dapat menjadi badan hukum wajib memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu, yakni:
1.      Yayasan terdiri atas kekayaan yang terpisahkan.
2.      Kekayaan yayasan diperuntukan untuk mencapai tujuan yayasan.
3.      Yayasan mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusian.
4.      Yayasan mempunyai anggota.

Badan Usaha Milik Negara
Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki negara. Perusahaan negara adalah badan hukum dengan kekayaan dan modalnya merupakan kekayaan sendiri dan tidak terbagi dalam saham-saham. Jadi, badan usaha milik negara dapat berupa:
1.      Perusahaan jawatan (perjan), yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan.
2.      Perusahaan umum (perum), yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
3.      Perusahaan perseroan (persero), yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bertujuan mengejar keuntungan.

Sumber: